• About
  • Advetorial
  • Contact Us
Monday, November 16, 2026
Harian Bekasi.Com
No Result
View All Result
  • Login
  • Seputar Bekasi
  • Nasional
  • Luar Negeri
  • PolHukam
  • EkoBisU
  • Gaya Hidup
  • Ragam
    • Opini
    • Sosok
    • Seni Budaya
    • Berita Warga
  • Seputar Bekasi
  • Nasional
  • Luar Negeri
  • PolHukam
  • EkoBisU
  • Gaya Hidup
  • Ragam
    • Opini
    • Sosok
    • Seni Budaya
    • Berita Warga
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result
Home Berita Peristiwa

Diskusi Empat Pilar ‘PPHN Tanpa Amandemen

Driatmoko Suyatno by Driatmoko Suyatno
March 30, 2023
in Berita Peristiwa
0
Diskusi Empat Pilar ‘PPHN Tanpa Amandemen
0
SHARES
11
VIEWS
Share on FacebookShare on WhatsApp

Harianbekasi.com – Ketua MPR RI Bamsoet Tegaskan Untuk Mengantisipasi Terjadinya Kebuntuan Persoalan Bangsa, MPR Perlu Kembali Memiliki Kewenangan Subjektif Superlatif

JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan Indonesia perlu segera menyiapkan langkah-langkah antisipasi terjadinya situasi darurat konstitusi atau kedarutan yang memaksa tidak dapat terlaksananya konstitusi yang dapat mencegah sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi oleh negara termasuk dalam upaya menghadirkan kembali PPHN sebagai peta jalan pembangunan bangsa.

Baca juga:

Gandeng Artis dan Pengacara, PJBW Konsisten Berbagi Ratusan Paket Makanan di Pekan ke-101

PBHI Kecam Rentetan Kekerasan Aparat Sepanjang 2026, Desak Reformasi Menyeluruh Polri

Mengembalikan kewenangan MPR RI menggunakan kewenangan subjektif superlatif MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. Kewenangan subjektif superlatif penting berada di MPR jika negara dihadapkan pada situasi kebuntuan politik antar lembaga negara atau antar cabang kekuasaan.

“Misalnya, kebuntuan politik antara lembaga kepresidenan (pemerintah/eksekutif) dengan lembaga DPR (legislatif). Atau bagaimana jika terjadi kebuntuan politik antara Pemerintah dan DPR (eksekutif dan legislatif) dengan lembaga Mahkamah Konstitusi (yudikatif)? Atau terjadi sengketa kewenangan lembaga negara yang melibatkan MK, padahal sesuai asas peradilan yang berlaku universal, yaitu hakim tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri, maka MK tidak dapat menjadi pihak yang berperkara dalam sengketa lembaga negara. Menurut saya, TAP MPR merupakan salah satu solusi manakala terjadi kebuntuan konstitusi dan kedaruratan atau kegentingan yang memaksa, seperti halnya Presiden yang memiliki kewenangan PERPPU manakala terjadi kedaruratan atau kegentingan yang memaksa,” ujar Bamsoet dalam Diskusi Empat Pilar ‘PPHN Tanpa Amandemen’ di Media Center Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (29/3/23).

Bamsoet juga mengingatkan tentang kekhawatiran yang pernah disampaikan oleh Ahli Tata Negara Profesor Yusril Ihza Mahendra tentang perlunya Indonesia memikirkan tata cara pengisian jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum atau Pemilu yang karena suatu kedaruratan penyelenggaraan Pemilu ditunda.

“Misalnya kedaruratan disebabkan gempa bumi megathrust di selatan Pulau Jawa, kerusuhan massal, maupun karena pandemi global yang terulang kembali, sehingga Pemilu harus ditunda,” jelas Bamsoet.

Dikatakannya, Pasal 431 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah mengatur tentang penundaan Pemilu, yakni disebabkan karena terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian dan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan.

“Namun tidak ada ketentuan dalam konstitusi maupun dalam perundangan mana pun tentang tata cara pengisian jabatan publik yang disebabkan karena penundaan Pemilu,” tegas Bamsoet.

Tidak adanya ketentuan hukum tentang tata cara pengisian jabatan publik yang disebabkan karena penundaan Pemilu, lanjutnya, menjadi salah satu yang terlewatkan pada saat melakukan amendemen konstitusi yang dimulai pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Padahal kata Bamsoet, bisa saja suatu saat nanti bangsa Indonesia menghadapi kondisi force majeure yang luar biasa sehingga menyebabkan Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan, termasuk kita juga tidak pernah membayangkan jika suatu ketika capres/cawapres hanya calon tunggal yang terpaksa berhadapan dengan kotak kosong dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 6A Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa : Pasangan Capres dan Cawapres yang mendapatkan suara lebih dari 50 % dari jumlah suara dalam Pemilu dengan sedikitnya 20 % suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Hadir sebagai pembicara antara lain Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 Fahri Hamzah, Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil, dan Direktur Eksekutif Voxpol Indonesia Pangi Syarwai Chaniago.

Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 Fahri Hamzah sependapat MPR perlu kembali diberikan kewenangan politik dari sekedar kewenangan seremonial seperti yang dimiliki sekarang. Mengaktivasi kembali tools yang dimiliki oleh MPR berupa Ketetapan MPR sangat penting. Hal tersebut akan sangat efektif mengurai problem konstitusional dan ketatanegaraan. Jika intervensi politik tingkat tinggi diperlukan dalam mengurai kebuntuan politik, maka yang melakukannya adalah sebuah lembaga yang cukup kuat dalam sejarahnya.

“Ada banyak contoh kebuntuan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan Konsitusi kita. Seperti pengaturan tentang anggaran pendidikan 20%, kemungkinan terjadinya perang, dan juga apabila presiden bersama DPR bersepakat untuk mengambil kebijakan yang dampaknya ekstrim bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Semua ini memerlukan instrumen intervensi yang levelnya bukan pada presiden atau DPR dan DPD, juga bukan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konsitusi. Tetapi intervensi diperlukan pada level Majelis Permusyawaratan Rakyat,” urai Fahri.

Fahri menambahkan, dalam hirarki peraturan perundangan, TAP MPR memang berada pada posisi ke dua di bawah UUD NRI 1945. Namun berdasarkan penjelasan pasal 7 UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundangan, yang dimaksud dengan Ketetapan MPR tersebut adalah TAP MPRS dan TAP MPR sampai tahun 2002.

“Apa artinya? Artinya MPR tidak lagi bisa membuat ketetapan MPR karena ketetapan MPR produk di atas tahun 2002 tidak masuk dalam hirarkhi peraturan perundangan. Maka penjelasan pasal 7 UU 12/2011 mutlak harus dihapus dengan revisi UU atau yudicial review. Dengan demikian berbagai kebuntuan persoalan bangsa termasuk PPHN langsung bisa ditarik ke MPR dengan ditetapkan sebagai TAP MPR,” tandas Fahri.

Direktur Eksekutif Voxpol Indonesia Pangi Syarwai Chaniago menegaskan bangsa Indonesia butuh haluan negara. Bahkan Perdana Menteri Singapura dari tahun 1959–1990 Lee Kwan Yew mengaku terinspirasi GBHN yang dibuat Presiden RI Soeharto dalam membangun Singapura. Adanya GBHN membuat negara punya trayek, arah serta intensitas dalam melakukan pembangunan. Sehingga, menginpirasi Singapura saat berganti kepemimpinan, tidak membuat kehilangan arah, kehilangan intensitas dan trayek, dan jalan yang tetap dalam pembangunan selanjutnya.

“Saat ini masih ada kekhawatiran jika Presiden Jokowi sudah tidak menjadi presiden, apakah legacy beliau semisal pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara tetap dilanjutkan. Kalau kita ada PPHN mungkin kekhawatiran itu tidak terjadi. Boleh presiden berganti, boleh kepala daerah berganti, tetapi legacy keberlanjutan, kesinambungan pembangunan itu akan terus laju jalannya,” ujar Pangi.

Pangi menambahkan, saat ini bangsa Indonesia memiliki banyak politisi hebat, namun sedikit memliki sosok negarawan. Kalau politisi hanya berpikir bagaimana bisa menang dan berkuasa dalam 5 tahun. Berbeda dengan negarawan yang berpikir panjang, tidak hanya 5 tahun, tetapi bisa 25 tahun bahkan 50 kedepan dalam membangun bangsa.

“Ada kecendrungan politisi kita kurang mengapresiasi dan kurang menghargai terhadap politisi, kepala daerah atau presiden sebelumnya. Buktinya hampir semua kepala daerah atau presiden ketika ganti kepala daerah atau presiden maka ganti pula program pembangunan yang dijalankan. Pokoknya harus ganti program, ganti kebijakan baru, gengsi kalau melanjutkan legacy dari pimpinan terdahulu. Karena itulah, perlu adanya haluan negara agar pembangunan bisa tetap berkesinambungan, sekalipun terjadi pergantian kepemimpinan,” urai Pangi.

Sementara Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menilai menghadirkan PPHN tanpa amandemen sangat mungkin dilakukan. PPHN diperlukan jika memang banyak permasalahan negara disebabkan karena tidak adanya haluan negara dalam pembangunan nasional.

“Kita butuh konsistensi dan berkesinambungan dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional. Karenanya, menghadirkan PPHN tanpa amandemen ini sesuatu yang masuk akal. Bisa saja kita lakukan tidak harus ada operasi konstitusi,” pungkas Nasir./*

Related Posts

Gandeng Artis dan Pengacara, PJBW Konsisten Berbagi Ratusan Paket Makanan di Pekan ke-101
Berita Peristiwa

Gandeng Artis dan Pengacara, PJBW Konsisten Berbagi Ratusan Paket Makanan di Pekan ke-101

November 13, 2026
PBHI Kecam Rentetan Kekerasan Aparat Sepanjang 2026, Desak Reformasi Menyeluruh Polri
Berita Peristiwa

PBHI Kecam Rentetan Kekerasan Aparat Sepanjang 2026, Desak Reformasi Menyeluruh Polri

November 13, 2026
Membaca Festival Film Wartawan 2026: Rekognisi Ekosistem Sinema hingga Validasi Kuratorial Perfilman Nasional
Berita Peristiwa

Membaca Festival Film Wartawan 2026: Rekognisi Ekosistem Sinema hingga Validasi Kuratorial Perfilman Nasional

November 13, 2026
Dukung Apresiasi Sinema, Tulisan Rilis Karya Eksklusif untuk Pemenang FFW 2026
Berita Peristiwa

Dukung Apresiasi Sinema, Tulisan Rilis Karya Eksklusif untuk Pemenang FFW 2026

November 12, 2026
Grisella dan Imalee Bacakan Puisi Tutur “Membaca Rendra di Tengah Zaman Kita” pada Konser Musikalisasi Puisi “Mengolah Daya Hidup”
Berita Peristiwa

Grisella dan Imalee Bacakan Puisi Tutur “Membaca Rendra di Tengah Zaman Kita” pada Konser Musikalisasi Puisi “Mengolah Daya Hidup”

November 11, 2026
Parwis Nasution : PT Surya Fajar Wisata, Dorong Layanan Umrah dan Haji yang Amanah, Profesional, dan Berorientasi pada Kenyamanan Jamaah
Berita Peristiwa

Parwis Nasution : PT Surya Fajar Wisata, Dorong Layanan Umrah dan Haji yang Amanah, Profesional, dan Berorientasi pada Kenyamanan Jamaah

November 10, 2026
Next Post
Divonis Bebas Hakim di PN Jakut, YANTI Ucap Puji Syukur & Disambut Hujan Tangis Pihak Keluarga

Divonis Bebas Hakim di PN Jakut, YANTI Ucap Puji Syukur & Disambut Hujan Tangis Pihak Keluarga

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

Kisruh Muaythai Nasional Menggema di DPR: Verrell Bramasta Soroti SK Diskresi, Hak Atlet Terabaikan hingga Pencopotan 30 Pengprov

Kisruh Muaythai Nasional Menggema di DPR: Verrell Bramasta Soroti SK Diskresi, Hak Atlet Terabaikan hingga Pencopotan 30 Pengprov

April 18, 2026
Berkat Kerja Keras dan Semangat Juang, Klub Bola Voli Victory Kab. Bekasi Menjadi Pemenang di Ramadhan Cup 2024

Berkat Kerja Keras dan Semangat Juang, Klub Bola Voli Victory Kab. Bekasi Menjadi Pemenang di Ramadhan Cup 2024

April 1, 2024
Pemanfaatan Fasilitas Umum RW 007 di Jalan Cibodas 1, Kompleks Jatiwaringin Antilop, Jaticempaka, Pondok Gede

Pemanfaatan Fasilitas Umum RW 007 di Jalan Cibodas 1, Kompleks Jatiwaringin Antilop, Jaticempaka, Pondok Gede

October 26, 2024
KLUB BOLA VOLI VICTORY KAB. BEKASI, TOREHKAN PRESTASI JUARA SEPANJANG TAHUN 2024

KLUB BOLA VOLI VICTORY KAB. BEKASI, TOREHKAN PRESTASI JUARA SEPANJANG TAHUN 2024

December 31, 2024
KEJURKAB BOLA VOLI KU-2012 KAB. BEKASI TAHUN 2025 : PBV VICTORY ANGKAT TINGGI 2 PIALA KEMENANGAN

KEJURKAB BOLA VOLI KU-2012 KAB. BEKASI TAHUN 2025 : PBV VICTORY ANGKAT TINGGI 2 PIALA KEMENANGAN

February 17, 2025

EDITOR'S PICK

Kuburan Awliya

Kuburan Awliya di Petilasan Tarikolot Jatisampurna – Kematian Adalah Pengingat Bagi Kita!

September 29, 2023

SELAMAT DATANG …. HUMANIORA

November 23, 2023
Jordi Cruyff Resmi Menjadi Penasihat Teknik PSSI

Jordi Cruyff Resmi Menjadi Penasihat Teknik PSSI

March 11, 2025
Alhamdulillah Kelas 6 SD Angkasa 12 Halim Perdanakusumah Lulus 100%, Kepsek Umumkan Kelulusan via Zoom

Alhamdulillah Kelas 6 SD Angkasa 12 Halim Perdanakusumah Lulus 100%, Kepsek Umumkan Kelulusan via Zoom

June 8, 2023

Blogrool

waterproofing bali ⇄
Jasa Website Bali
Scuba Diving Bali
Ahli CCTV Denpasar
Japanese Head Seminyak
jasa CCTV Denpasar
Pengacara di Bali
Servis Laptop Denpasar
Massage in Beveren Waas
Refill Apar Bali
Herbal Premium Herbal Premium Herbal Premium

About

Harian Bekasi.Com

Info Seputar Bekasi

Tentang Kami | Redaksi | Kode Etik | Pedoman Media Ciber | Disclaimer | Pasang Iklan | Karir

Follow us

Categories

  • Berita Peristiwa
  • Catatan & Opini
  • Digital
  • EkoBisU
  • Entertainment
  • Fashion
  • Film
  • Humaniora
  • Iklan Berita
  • Info Sehat
  • Kesehatan
  • Konstruksi
  • Kuliner
  • Lifestyle
  • Lingkungan
  • Lowongan Kerja
  • Luar Negeri
  • Manca Negara
  • Musik
  • Nasional
  • Olaharaga
  • Otomotif
  • Pendidikan
  • PolHuKam
  • Property
  • Religi
  • Seni Budaya
  • Seputar Bekasi
  • Sosial
  • Sosok
  • Wisata

Recent Posts

  • Manifestasi Kecerdasan Estetika Felecienne De Imalee di Panggung Sastra Lintas Generasi November 15, 2026
  • Doa: Menyalakan Lentera Meneruskan Cahaya – Konser Musikalisasi Puisi “Mengolah Daya Hidup” November 14, 2026
  • Gandeng Artis dan Pengacara, PJBW Konsisten Berbagi Ratusan Paket Makanan di Pekan ke-101 November 13, 2026
  • PBHI Kecam Rentetan Kekerasan Aparat Sepanjang 2026, Desak Reformasi Menyeluruh Polri November 13, 2026
  • Membaca Festival Film Wartawan 2026: Rekognisi Ekosistem Sinema hingga Validasi Kuratorial Perfilman Nasional November 13, 2026

Ads Corner

https://www.youtube.com/watch?v=YN9Ez8t4go4

Klik untuk melihat ruang iklan lebih banyak

https://www.youtube.com/watch?v=JbrN6jeZGrg
  • Sitemap
  • Privacy Policy
  • Disclaimer

© 2023 Harian Bekasi - theme by Igma Studio.

No Result
View All Result
  • Homepages
    • Home Page 1
  • Pendidikan
  • Sosok
  • Nasional
  • EkoBisU
  • Manca Negara
  • Entertainment
  • Fashion
  • Kuliner
  • Info Sehat
  • Lifestyle
  • Catatan & Opini
  • Iklan Berita
  • Seputar Bekasi
  • Luar Negeri

© 2023 Harian Bekasi - theme by Igma Studio.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In