Jakarta, Harianbekasi.com — Polemik yang mengguncang tubuh Muaythai Indonesia akhirnya sampai ke Senayan. Aspirasi atlet secara resmi diterima DPR RI Komisi X melalui Anggota Komisi X, Verrell Bramasta, pada 15 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Sarah hadir menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dialami atlet. Ia memaparkan sejumlah dugaan pelanggaran tata kelola organisasi yang dinilai merugikan atlet dan mengancam masa depan pembinaan olahraga nasional.
SK Diskresi Diduga Bertentangan dengan Regulasi
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah adanya Surat Keputusan (SK) Diskresi yang dikeluarkan Ketua Pengprov Muaythai Indonesia Jawa Barat. SK tersebut disebut berdampak pada tidak diberangkatkannya atlet berprestasi untuk memperkuat Indonesia di SEA Games Thailand serta dalam SK Diskresi tersebut tidak diperbolehkan bertanding di seluruh event IFMA dan PBMI dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.
Permasalahan ini dinilai bermasalah karena diduga tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta AD/ART organisasi Muaythai Kebijakan tersebut dianggap mengabaikan prinsip seleksi berbasis prestasi yang selama ini menjadi fondasi pembinaan atlet nasional.
“Jangan sampai keputusan administratif justru mengorbankan atlet yang sudah berjuang membawa nama bangsa,” menjadi salah satu penekanan dalam pembahasan tersebut.
Dua Tahun Tanpa Uang Pembinaan
Tak kalah memprihatinkan, ditemukan fakta bahwa sejumlah atlet tidak menerima uang pembinaan hingga dua tahun. Kondisi ini tentu memukul mental dan kesiapan atlet yang seharusnya mendapatkan dukungan penuh dalam menjalani program latihan.
Keterlambatan bahkan ketiadaan hak pembinaan dinilai berpotensi melanggar prinsip perlindungan atlet sebagaimana diatur dalam regulasi olahraga nasional. Komisi X memandang persoalan ini harus segera ditelusuri secara transparan.
Atlet Berprestasi 2024 Belum Masuk ASN
Sorotan berikutnya juga mengarah pada nasib atlet Kickboxing berprestasi tahun 2024 yang telah terverifikasi untuk jalur afirmasi Aparatur Sipil Negara (ASN), namun hingga kini belum mendapatkan kejelasan pengangkatan.
Padahal, kebijakan afirmasi ASN merupakan bentuk penghargaan negara terhadap atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia di level nasional maupun internasional.
Keterlambatan ini dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan atlet terhadap sistem pembinaan dan penghargaan negara.
Pencopotan 30 Pengprov Picu Ketegangan Nasional
Isu paling panas adalah pencopotan 30 dari 33 Pengda/Pengprov oleh PB Muaythai Indonesia (PBMI). Langkah tersebut disebut berkaitan dengan dugaan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua Umum PBMI.
Situasi semakin memanas setelah digelarnya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 10–12 April di Jakarta. Dalam forum tersebut, 30 Pengprov yang hadir disebut telah digantikan oleh Pelaksana Tugas (PLT) provinsi.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terkait legalitas keputusan, kesesuaian dengan AD/ART organisasi, serta dampaknya terhadap stabilitas pembinaan atlet menjelang agenda internasional.
Komisi X Dorong Transparansi dan Perlindungan Atlet
Komisi X DPR RI menilai konflik internal organisasi olahraga tidak boleh berdampak pada atlet. Pengawasan terhadap tata kelola organisasi, kepatuhan terhadap undang-undang, serta perlindungan hak atlet menjadi fokus utama.
Polemik ini diperkirakan masih akan bergulir, mengingat besarnya dampak terhadap masa depan atlet dan citra olahraga Indonesia di kancah internasional.(Abk)















