Harianbekasi.com, Kendari, 4 Juni 2025 – Dewan Pimpinan Wilayah Pro Jokowi-Ma’ruf Indonesia (DPW PROJAMIN) Sulawesi Tenggara menyoroti dugaan pembiaran dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra terhadap aktivitas penambangan ilegal yang masih berlangsung di wilayah eks Izin Usaha Pertambangan (IUP) EKU II, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara.
Ketua DPW PROJAMIN Sultra, Hendryawan, menegaskan bahwa izin pertambangan di kawasan tersebut sudah resmi dicabut oleh Kementerian Investasi/BKPM. Oleh sebab itu, aktivitas pertambangan apapun di area tersebut seharusnya sudah dihentikan. Hendryawan menilai Kejati Sultra tidak menjalankan tugas penegakan hukum secara serius dan membiarkan praktik ilegal tersebut terus berlangsung.
“Tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum, khususnya Kejati Sultra, untuk tidak melakukan penindakan. Dugaan kuat aktivitas penambangan ilegal yang terus terjadi di wilayah eks IUP EKU II adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum,” tegas Hendryawan. Ia juga menyebutkan bahwa wilayah Blok Morombo sudah lama menjadi sasaran para mafia tambang yang secara terang-terangan melanggar aturan. Kejadian ini sudah berulang kali terjadi tanpa adanya tindakan tegas.
Selain Kejati, PROJAMIN juga mengkritik kinerja Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) yang dianggap kurang maksimal dalam pengawasan. Bahkan, pemerintah desa setempat seperti Desa Sarimukti diduga turut membiarkan aktivitas ilegal tersebut. Hendryawan menegaskan, “Fungsi pengawasan BPPHLHK sangat kami ragukan. Ada indikasi pembiaran yang dilakukan pemerintah desa di wilayah eks IUP EKU II.”
Dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) semakin kuat, terutama Pasal 158 yang mengancam pidana penjara hingga 10 tahun dan denda Rp10 miliar bagi pelaku pertambangan tanpa izin. Hendryawan menduga banyak pihak terlibat dalam praktik ilegal ini dan memperingatkan adanya kemungkinan kolusi antara aparat dengan para penambang.
Seiring dengan munculnya video viral di media sosial Facebook dari akun Kuping Sul-tra yang menyebut inisial pelaku aktivitas ilegal, DPW PROJAMIN Sultra mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti informasi tersebut secara transparan dan tanpa pandang bulu.
Sebelumnya, PROJAMIN Sultra merencanakan aksi unjuk rasa pada 3 Juni 2025. Namun, aksi tersebut ditunda untuk persiapan lebih matang dan akan dilaksanakan setelah Hari Raya Iduladha pekan depan.
















