JAKARTA, harianbekasi.com – Yayasan Peduli Jurnalis Indonesia (YPJI) mengecam aksi pemukulan terhadap jurnalis foto Antara Bayu Pratama, saat meliput kericuhan di depan Gedung MPR-DPR RI, Jakarta, Senin (25/8/2025).
“YPJI mengecam keras tindakan pemukulan terhadap jurnalis. Segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis adalah pelanggaran hukum dan demokrasi. Kasus ini kembali menegaskan rapuhnya perlindungan terhadap pekerja pers di Indonesia,” ujar Ketua Umum YPJI Andi Arif, kepada harianbekasi.com

Kasus pemukulan terhadap jurnalis foto Antara tersebut, lanjut Andi, merupakan aksi kekerasan terbaru. April 2025 lalu di Semarang, sejumlah jurnalis menjadi korban pemukulan dan ancaman dari ajudan Kapolri saat meliput sebuah acara.
22 Agustus 2025 di Serang Banten, sejumlah wartawan juga diserang oknum keamanan pabrik, dan diduga anggota Brimob, saat meliput penyegelan pabrik pengolahan timbal PT Genesis Regeneration Smelting (GRS).
Kerja-kerja jurnalis, kata Andi, dilindungi UU Pers saat melakukan peliputan. Untuk kesekian kalinya dan terus berulang, aparat kepolisian menjadi aktor utama musuh kebebasan pers.
“Karena itu, YPJI mendesak aparat mengusut kasus pemukulan jurnalis foto Antara. Tindakan aparat kepolisian itu telah mencederai kebebasan pers dan hak kebebasan berekspesi,” tegasnya.
Saat insiden pemukulan jurnalis foto Antara, tengah menjalankan tugas jurnalistik dengan atribut lengkap. Bayu Pratama menggunakan helm bertuliskan Antara, kartu pers, dan dua kamera, namun tetap menjadi korban kekerasan aparat. Ia mengalami luka di kepala dan tangan, sementara salah satu kameranya rusak akibat serangan.
“Saya sudah berdiri di balik barisan polisi agar merasa lebih aman, tapi tetap dipukul,” kata Bayu, menceritakan bagaimana dirinya diserang meski berada di posisi yang seharusnya terlindungi.

YPJI Kecam Kekerasan
YPJI menilai insiden tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan pers, serta tindakan kekerasan terhadap wartawan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan.
“Jurnalis bekerja untuk publik. Tugas mereka dilindungi undang-undang. Kekerasan seperti ini tidak boleh dibiarkan dan harus diproses secara hukum,” ujarnya.
YPJI juga menekankan bahwa permintaan maaf tidak cukup. “Harus ada tindakan nyata agar kejadian serupa tidak terulang. Jurnalis harus mendapat perlindungan penuh saat bertugas,” lanjut Andi.

Polri Janjikan Penindakan
Menanggapi kejadian ini, Mabes Polri menginstruksikan seluruh jajarannya, dari Polda hingga Polsek, untuk menjamin keselamatan jurnalis di lapangan.
“Media adalah mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik. Karena itu, aparat harus memprioritaskan perlindungan terhadap jurnalis,” tegas Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divhumas Polri.
Kapolda Metro Jaya, Irjen (Pol) Asep Edi Suheri, melalui Kabid Humas Kombes Ade Ary, juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bayu. Ia memastikan Propam Polda Metro Jaya telah diperintahkan menindak tegas oknum yang terlibat dalam insiden tersebut.
Perlindungan Hukum Jurnalis
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa wartawan berhak mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Pasal 18 menyatakan, pihak yang dengan sengaja menghalangi atau mengganggu kerja jurnalistik dapat dikenai pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp.500 juta.
Dengan dasar hukum tersebut, tindakan kekerasan terhadap jurnalis bukan hanya melanggar etika, melainkan termasuk tindak pidana yang harus ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

Ujian Demokrasi
Insiden yang menimpa Bayu Pratama menjadi peringatan serius bahwa kebebasan pers di Indonesia masih rentan. Dalam sistem demokrasi, jurnalis adalah pilar utama penyampai informasi bagi publik.
Namun, ketika jurnalis justru menjadi korban kekerasan aparat, hal ini memperlihatkan lemahnya komitmen negara dalam menjamin perlindungan kebebasan pers./*
















