• About
  • Advetorial
  • Contact Us
Monday, November 16, 2026
Harian Bekasi.Com
No Result
View All Result
  • Login
  • Seputar Bekasi
  • Nasional
  • Luar Negeri
  • PolHukam
  • EkoBisU
  • Gaya Hidup
  • Ragam
    • Opini
    • Sosok
    • Seni Budaya
    • Berita Warga
  • Seputar Bekasi
  • Nasional
  • Luar Negeri
  • PolHukam
  • EkoBisU
  • Gaya Hidup
  • Ragam
    • Opini
    • Sosok
    • Seni Budaya
    • Berita Warga
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result
Home Berita Peristiwa

Pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan TNI dan Komando Teritorial Ancaman Bagi Demokrasi dan Supremasi Sipil, Mendesak untuk Dihentikan

admin by admin
July 5, 2026
in Berita Peristiwa, Nasional, PolHuKam
0
Pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan TNI  dan Komando Teritorial Ancaman Bagi Demokrasi dan Supremasi Sipil, Mendesak untuk Dihentikan
0
SHARES
6
VIEWS
Share on FacebookShare on WhatsApp

JAKARTA, harianbekasi.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden, DPR, Kementerian Pertahanan, dan Panglima TNI untuk menghentikan rencana pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) TNI serta seluruh agenda perluasan komando teritorial yang tidak memiliki urgensi yang jelas di budang pertahanan.

“Pembentukan BTP dan perluasan komando teritorial berpotensi mengembalikan praktik dwifungsi militer,” tegas Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Kahar Muamalsyah melalui keterangan pers yang diterima redaksi harianbekasi.com, di Jakarta, Minggu (05/07/2026).

Baca juga:

Gandeng Artis dan Pengacara, PJBW Konsisten Berbagi Ratusan Paket Makanan di Pekan ke-101

PBHI Kecam Rentetan Kekerasan Aparat Sepanjang 2026, Desak Reformasi Menyeluruh Polri

Rencana pembentukan BTP TNI, lanjut Kahar, berpotensi mempersempit ruang kebebasan sipil, memperbesar risiko pelanggaran hak asasi manusia.

“Dapat memicu konflik lahan dan ruang hidup, serta mengaburkan batas antara urusan pertahanan negara dan urusan pemerintahan sipil,” ungkapnya.

FOTO : Kahar Muamalsyah, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)

 

Penolakan Pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP)

Belakangan ini ramai pemberitaan terkait penolakan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di sejumlah daerah, antara lain di Desa Rancapinang, Kabupaten Pandeglang, Banten, dan Desa Selosabrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Penolakan tersebut dipicu oleh sengketa lahan yang mengancam ruang hidup masyarakat yang telah mengelola lahan secara turun-temurun.

Selain itu, pembangunan BTP juga memicu konflik dengan masyarakat adat atas hak ulayat, seperti di Simawang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.

Koalisi menilai kebijakan tersebut tidak dapat dibaca semata sebagai kebijakan organisasi internal TNI.

Berdampak Buruk Terhadap Tata Negara

Pembentukan satuan teritorial yang diproyeksikan untuk mendukung pembangunan merupakan pilihan politik pertahanan yang berdampak buruk terhadap tata negara, hubungan sipil-militer, jaminan konstitusional hak warga negara, dan arah demokrasi Indonesia pascareformasi.

Kahar menjelaskan, Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa TNI adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara.

“Kerangka konstitusional ini menempatkan TNI sebagai alat pertahanan, bukan sebagai instrumen pembangunan domestik yang menggantikan atau membayangi fungsi pemerintahan sipil,” jelasnya.

Selanjutnya, kata Kahar, Pasal 30 UUD 1945 membedakan mandat pertahanan dan keamanan serta membagi peran TNI, Polri, dan rakyat dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Pembentukan BTP dengan mandat pembangunan berisiko mencampuradukkan fungsi pertahanan, keamanan, pembangunan, dan pemerintahan sipil.

“Kekaburan mandat tersebut dapat menciptakan ruang intervensi militer ke dalam urusan sipil yang seharusnya dikendalikan oleh otoritas sipil demokratis,” ujar Kahar.

Lebih juah menurut Kahar, prinsip negara hukum dan jaminan hak konstitusional warga negara menuntut setiap pembatasan terhadap kebebasan sipil, hak atas tanah, hak atas rasa aman, hak atas lingkungan hidup yang baik, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dilakukan berdasarkan hukum yang jelas, proporsional, akuntabel, dan dapat diuji.

Berpotensi Menghadirkan Kekuasaan Koersif Negara

Perluasan struktur teritorial militer tanpa dasar kebutuhan yang terukur berpotensi menghadirkan kekuasaan koersif negara di tingkat lokal tanpa kontrol sipil yang memadai.

Merujuk pada UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2025, kata Kahar, menegaskan bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional. Mengacu pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah disahkan.

Dalam kerangka itu, ekspansi BTP dan komando teritorial yang berorientasi pembangunan justru menjauhkan TNI dari mandat profesionalnya sebagai alat pertahanan negara.

Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU TNI juga menegaskan bahwa pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI harus menghindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan.

“Karena itu, penambahan struktur teritorial hingga tingkat lokal patut dipersoalkan karena membuka peluang politisasi militer, pengawasan sosial oleh aparat bersenjata, serta penggunaan jaringan teritorial untuk kepentingan politik elektoral atau kepentingan kekuasaan,” tegasnya.

Lebih jauh, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menempatkan pertahanan sebagai usaha mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

UU tersebut juga menegaskan prinsip demokrasi, HAM, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, hukum nasional, hukum internasional, dan hidup berdampingan secara damai sebagai dasar penyelenggaraan pertahanan.

“Dengan demikian, kebijakan pertahanan tidak boleh menjadi pintu masuk militerisasi pembangunan, pengambilalihan kewenangan sipil, atau penanganan masalah sosial-ekonomi melalui pendekatan keamanan,” ujarnya.

Perluasan BTP dan komando teritorial juga tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan operasi militer selain perang (OMSP). Karena sejatinya OMSP adalah tugas yang bersifat sementara dan berada di bawah kontrol sipil.

Maka tentu sangat tidak tepat jika institusi militer mempermanenkan OMSP melalui pembangunan struktur permanen organisasi yang memperluas peran internal/domestik TNI.

Untuk itu, OMSP tidak boleh dijadikan dasar untuk membangun BTP yang secara struktur bersifat permanen, termasuk juga sebagai alasan untuk memperluas struktur komando teritorial.

Pembatasan Kebebasan Sipil, dan Pelanggaran HAM

Perluasan BTP dan komando teritorial berpotensi menghidupkan kembali infrastruktur dwifungsi TNI yang pada masa lalu menopang kontrol politik, pembatasan kebebasan sipil, dan pelanggaran HAM.

“Kehadiran aparat militer secara permanen dalam urusan pembangunan lokal dapat menciptakan efek gentar terhadap warga, organisasi masyarakat sipil, serikat buruh, petani, masyarakat adat, jurnalis, mahasiswa, dan kelompok rentan yang menjalankan hak untuk bersuara, berkumpul, berorganisasi, dan mengkritik kebijakan negara,” ungkapnya.

Dalam konteks konflik agraria dan pembangunan proyek strategis, pelibatan struktur teritorial militer berisiko memperbesar intimidasi, kriminalisasi, penggusuran paksa, pembatasan akses informasi, serta kekerasan terhadap warga yang mempertahankan tanah dan ruang hidupnya.

Pendekatan militeristik dalam pembangunan akan memperlemah prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan, terutama bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang terdampak proyek negara maupun korporasi.

Dari sisi demokrasi, perluasan struktur teritorial militer dapat menggeser pusat pengambilan keputusan dari mekanisme sipil-demokratis ke jaringan komando yang tertutup dan hirarkis.

Hal ini menghambat transparansi, akuntabilitas anggaran, pengawasan DPR, kontrol pemerintah daerah, serta kontrol publik. Demokrasi membutuhkan institusi sipil yang kuat, bukan perluasan peran militer di ruang-ruang pemerintahan dan pembangunan.

Kemudian dari sisi supremasi sipil, pembentukan BTP mengaburkan garis demarkasi antara pertahanan eksternal dan pemerintahan sipil domestik.

TNI yang dididik, dilatih, dan dipersenjatai untuk menghadapi ancaman militer seharusnya difokuskan pada kesiapsiagaan pertahanan, modernisasi alat utama sistem persenjataan, pertahanan maritim, siber, udara, dan kemampuan strategis lain yang relevan dengan ancaman kontemporer, bukan ditempatkan sebagai aktor pembangunan harian di wilayah sipil.

Pembangunan BTP dan komando teritorial juga akan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan prajurit dan profesionalisme prajurit. Karena pembangunan batalyon dan komando teritorial itu akan menjadi beban serius bagi anggaran pertahanan karena akan ada pembengkakan anggaran rutin untuk kepentingan operasional dan lainya.

“Selama ini saja, anggaran sektor pertahanan lebih banyak peruntukanya untuk anggaran rutin seperti gaji pegawai dan lainya ketimbang penguatan tentara yang profesional, modern dan sejahtera,” jelas Kahar.

Karena itu pembangunan BTP dan Koter justru akan menjadi hambatan serius dalam peningkatan kesejahteraan prajurit dan pembangunn alutsista yang modern dan pembangunan tentara yang profesional.

Mengancam Demokrasi dan Merusak Supremasi Sipil

Koalisi kembali menegaskan bahwa pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan dan perluasan komando teritorial bukanlah jawaban atas kebutuhan pembangunan maupun tantangan pertahanan Indonesia.

Kebijakan tersebut justru berpotensi melemahkan agenda reformasi TNI, mengancam demokrasi, memperbesar risiko pelanggaran HAM, dan merusak supremasi sipil.

“Negara harus memperkuat institusi sipil dan memperbaiki tata kelola pembangunan, bukan memperluas peran militer dalam urusan sipil,” kata Kahar.

Oleh karena itu, kata Kahar, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden dan Panglima TNI segera menghentikan rencana pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan di berbagai daerah serta melakukan moratorium seluruh penambahan dan pembangunan struktur komando teritorial baru.

Presiden, Kementerian Pertahanan, dan DPR melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penggelaran kekuatan TNI, termasuk audit kebutuhan, anggaran, dasar hukum, dampak HAM, dampak lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR menjalankan fungsi pengawasan secara terbuka terhadap seluruh kebijakan perluasan organisasi TNI, termasuk memanggil pemerintah dan Panglima TNI untuk menjelaskan dasar hukum, urgensi, dan konsekuensi pembentukan BTP.

Pemerintah memastikan seluruh pelibatan TNI dalam OMSP tunduk pada prinsip keputusan politik negara, mandat yang jelas, batas waktu, kebutuhan yang nyata, proporsionalitas, akuntabilitas, serta pengawasan sipil dan yudisial.

Pemerintah menghentikan penggunaan pendekatan militeristik dalam pembangunan, konflik agraria, pengamanan proyek, penanganan protes warga, dan relasi negara dengan masyarakat adat, petani, buruh, mahasiswa, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil.

Pemerintah memprioritaskan reformasi TNI sesuai mandat reformasi sektor keamanan: restrukturisasi komando teritorial, penguatan profesionalisme pertahanan, transparansi anggaran, akuntabilitas pelanggaran HAM, dan pemisahan tegas antara fungsi pertahanan dan fungsi sipil.

Komnas HAM, Ombudsman RI, dan lembaga pengawas lain melakukan pemantauan independen terhadap seluruh dampak pembangunan fasilitas militer dan penguatan komando teritorial terhadap hak warga, konflik lahan, lingkungan hidup, kebebasan sipil, dan pelayanan publik.

Pemerintah dan DPR menjamin perlindungan bagi warga, pembela HAM, jurnalis, masyarakat adat, petani, dan komunitas lokal yang menyampaikan kritik atau penolakan terhadap pembangunan fasilitas militer dan proyek pembangunan yang melibatkan aparat bersenjata./*

Related Posts

Gandeng Artis dan Pengacara, PJBW Konsisten Berbagi Ratusan Paket Makanan di Pekan ke-101
Berita Peristiwa

Gandeng Artis dan Pengacara, PJBW Konsisten Berbagi Ratusan Paket Makanan di Pekan ke-101

November 13, 2026
PBHI Kecam Rentetan Kekerasan Aparat Sepanjang 2026, Desak Reformasi Menyeluruh Polri
Berita Peristiwa

PBHI Kecam Rentetan Kekerasan Aparat Sepanjang 2026, Desak Reformasi Menyeluruh Polri

November 13, 2026
Membaca Festival Film Wartawan 2026: Rekognisi Ekosistem Sinema hingga Validasi Kuratorial Perfilman Nasional
Berita Peristiwa

Membaca Festival Film Wartawan 2026: Rekognisi Ekosistem Sinema hingga Validasi Kuratorial Perfilman Nasional

November 13, 2026
Gus Syaifuddin Apresiasi Pengunduran Diri Gibran: Persatuan Bangsa Harus Lebih Utama daripada Jabatan
Berita Peristiwa

Gus Syaifuddin Apresiasi Pengunduran Diri Gibran: Persatuan Bangsa Harus Lebih Utama daripada Jabatan

November 13, 2026
Dukung Apresiasi Sinema, Tulisan Rilis Karya Eksklusif untuk Pemenang FFW 2026
Berita Peristiwa

Dukung Apresiasi Sinema, Tulisan Rilis Karya Eksklusif untuk Pemenang FFW 2026

November 12, 2026
Grisella dan Imalee Bacakan Puisi Tutur “Membaca Rendra di Tengah Zaman Kita” pada Konser Musikalisasi Puisi “Mengolah Daya Hidup”
Berita Peristiwa

Grisella dan Imalee Bacakan Puisi Tutur “Membaca Rendra di Tengah Zaman Kita” pada Konser Musikalisasi Puisi “Mengolah Daya Hidup”

November 11, 2026
Next Post
Dewan Pers Mendukung SWI Lahirkan Wartawan Profesional dan Wujudkan Lembaga Pers yang Kredibel

Dewan Pers Mendukung SWI Lahirkan Wartawan Profesional dan Wujudkan Lembaga Pers yang Kredibel

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

Kisruh Muaythai Nasional Menggema di DPR: Verrell Bramasta Soroti SK Diskresi, Hak Atlet Terabaikan hingga Pencopotan 30 Pengprov

Kisruh Muaythai Nasional Menggema di DPR: Verrell Bramasta Soroti SK Diskresi, Hak Atlet Terabaikan hingga Pencopotan 30 Pengprov

April 18, 2026
Berkat Kerja Keras dan Semangat Juang, Klub Bola Voli Victory Kab. Bekasi Menjadi Pemenang di Ramadhan Cup 2024

Berkat Kerja Keras dan Semangat Juang, Klub Bola Voli Victory Kab. Bekasi Menjadi Pemenang di Ramadhan Cup 2024

April 1, 2024
Pemanfaatan Fasilitas Umum RW 007 di Jalan Cibodas 1, Kompleks Jatiwaringin Antilop, Jaticempaka, Pondok Gede

Pemanfaatan Fasilitas Umum RW 007 di Jalan Cibodas 1, Kompleks Jatiwaringin Antilop, Jaticempaka, Pondok Gede

October 26, 2024
KLUB BOLA VOLI VICTORY KAB. BEKASI, TOREHKAN PRESTASI JUARA SEPANJANG TAHUN 2024

KLUB BOLA VOLI VICTORY KAB. BEKASI, TOREHKAN PRESTASI JUARA SEPANJANG TAHUN 2024

December 31, 2024
KEJURKAB BOLA VOLI KU-2012 KAB. BEKASI TAHUN 2025 : PBV VICTORY ANGKAT TINGGI 2 PIALA KEMENANGAN

KEJURKAB BOLA VOLI KU-2012 KAB. BEKASI TAHUN 2025 : PBV VICTORY ANGKAT TINGGI 2 PIALA KEMENANGAN

February 17, 2025

EDITOR'S PICK

Menko PM Apresiasi Efektivitas Pemberdayaan PNM di Gresik

Menko PM Apresiasi Efektivitas Pemberdayaan PNM di Gresik

August 11, 2026
Munas SWI 2026 Masuk Desa Usung Gagasan Presiden Prabowo Terkait Kedaulatan Pangan sebagai Pilar Utama Ketahanan Nasional

Munas SWI 2026 Masuk Desa Usung Gagasan Presiden Prabowo Terkait Kedaulatan Pangan sebagai Pilar Utama Ketahanan Nasional

November 28, 2025
Cara Menghindari Cedera saat Melakukan Gerakan Senam Yoga

Tips Mudah Menjalankan Senam Yoga dengan Benar di Rumah

February 10, 2024
Dukung Apresiasi Sinema, Tulisan Rilis Karya Eksklusif untuk Pemenang FFW 2026

Dukung Apresiasi Sinema, Tulisan Rilis Karya Eksklusif untuk Pemenang FFW 2026

November 12, 2026

Blogrool

waterproofing bali ⇄
Jasa Website Bali
Scuba Diving Bali
Ahli CCTV Denpasar
Japanese Head Seminyak
jasa CCTV Denpasar
Pengacara di Bali
Servis Laptop Denpasar
Massage in Beveren Waas
Refill Apar Bali
Herbal Premium Herbal Premium Herbal Premium

About

Harian Bekasi.Com

Info Seputar Bekasi

Tentang Kami | Redaksi | Kode Etik | Pedoman Media Ciber | Disclaimer | Pasang Iklan | Karir

Follow us

Categories

  • Berita Peristiwa
  • Catatan & Opini
  • Digital
  • EkoBisU
  • Entertainment
  • Fashion
  • Film
  • Humaniora
  • Iklan Berita
  • Info Sehat
  • Kesehatan
  • Konstruksi
  • Kuliner
  • Lifestyle
  • Lingkungan
  • Lowongan Kerja
  • Luar Negeri
  • Manca Negara
  • Musik
  • Nasional
  • Olaharaga
  • Otomotif
  • Pendidikan
  • PolHuKam
  • Property
  • Religi
  • Seni Budaya
  • Seputar Bekasi
  • Sosial
  • Sosok
  • Wisata

Recent Posts

  • Manifestasi Kecerdasan Estetika Felecienne De Imalee di Panggung Sastra Lintas Generasi November 15, 2026
  • Doa: Menyalakan Lentera Meneruskan Cahaya – Konser Musikalisasi Puisi “Mengolah Daya Hidup” November 14, 2026
  • Gandeng Artis dan Pengacara, PJBW Konsisten Berbagi Ratusan Paket Makanan di Pekan ke-101 November 13, 2026
  • PBHI Kecam Rentetan Kekerasan Aparat Sepanjang 2026, Desak Reformasi Menyeluruh Polri November 13, 2026
  • Membaca Festival Film Wartawan 2026: Rekognisi Ekosistem Sinema hingga Validasi Kuratorial Perfilman Nasional November 13, 2026

Ads Corner

https://www.youtube.com/watch?v=YN9Ez8t4go4

Klik untuk melihat ruang iklan lebih banyak

https://www.youtube.com/watch?v=JbrN6jeZGrg
  • Sitemap
  • Privacy Policy
  • Disclaimer

© 2023 Harian Bekasi - theme by Igma Studio.

No Result
View All Result
  • Homepages
    • Home Page 1
  • Pendidikan
  • Sosok
  • Nasional
  • EkoBisU
  • Manca Negara
  • Entertainment
  • Fashion
  • Kuliner
  • Info Sehat
  • Lifestyle
  • Catatan & Opini
  • Iklan Berita
  • Seputar Bekasi
  • Luar Negeri

© 2023 Harian Bekasi - theme by Igma Studio.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In