JAKARTA, harianbekasi.com – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-81 menjadi momentum refleksi kritis bagi perjalanan reformasi militer di tanah air. Koalisi masyarakat sipil Imparsial menyoroti adanya kecenderungan kuat terjadinya arus balik (involusi) yang dinilai menarik kembali peran militer ke ranah sipil, menyerupai pola masa Orde Baru.
Dalam keterangan resminya, Imparsial awalnya menyampaikan ucapan selamat dan harapan agar TNI semakin kuat, modern, dan profesional.
Namun, mereka memberikan catatan merah bahwa cita-cita Reformasi 1998 untuk mewujudkan militer yang fokus pada pertahanan, memiliki alutsista modern, dan prajurit yang sejahtera masih jauh dari harapan.
“Terdapat kecenderungan kuat terjadinya arus balik yang membuat militer berubah kembali seperti masa Orde Baru,” terang Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra dalam rilisnya.
Indikasi ini terlihat dari meluasnya peran militer di ruang sipil, penguatan struktur komando teritorial, berulangnya praktik kekerasan, serta lemahnya pengawasan dan akuntabilitas kebijakan militer.
Imparsial menilai kemunduran ini merupakan masalah sistemik dan struktural. Mereka menuding pemimpin politik tertinggi, dalam hal ini Presiden, gagal merumuskan arah kebijakan pertahanan yang tepat dan gagal menyejahterakan prajurit.
“Akibatnya, TNI masuk terlalu jauh ke dalam urusan pemerintahan sipil yang berdampak buruk pada demokrasi, hak asasi manusia (HAM), penegakan hukum, dan supremasi sipil,” ujar Ardi Manto Adiputra.
Merespons kondisi tersebut, Imparsial mengeluarkan sejumlah desakan strategis kepada Presiden, DPR, dan Panglima TNI:
- Reformasi Peradilan Militer: Mendesak Presiden dan DPR segera merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer guna memastikan asas kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).
- Hentikan Ekspansi Teritorial: Meminta Panglima TNI menghentikan perluasan Komando Teritorial (Koter) dan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) karena dinilai melembagakan militerisasi di ranah sipil tanpa urgensi pertahanan yang jelas.
- Hapus Kultur Kekerasan: Mendesak reformasi menyeluruh pada aspek pendidikan dan pembinaan prajurit untuk mengikis budaya kekerasan serta senioritas eksesif yang melanggar hukum dan HAM.
- Batasi Jabatan Sipil: Meminta pemerintah menyetop penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil serta pelibatan TNI dalam proyek pembangunan atau pelayanan publik yang tidak memiliki dasar hukum pertahanan.
- Transparansi Anggaran dan Alutsista: Menuntut penguatan pengawasan DPR dan kontrol sipil terhadap anggaran pertahanan, pengadaan alutsista, serta pembentukan satuan baru.
- Kesejahteraan Prajurit: Mendesak pemerintah menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar prajurit—seperti penghasilan, perumahan, dan layanan kesehatan—sebagai bagian integral dari modernisasi militer.
Di akhir pernyataannya, Imparsial meminta Presiden segera membentuk mekanisme khusus untuk menuntaskan agenda reformasi TNI yang tertunda sejak 1998.
Langkah ini dinilai krusial agar TNI benar-benar patuh pada supremasi sipil dan hukum, serta tidak dipolitisasi demi kepentingan kekuasaan./*
















