JAKARTA, harianbekasi.com — Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam keras rentetan kekerasan yang melibatkan aparat Kepolisian sepanjang Januari hingga November 2026.
PBHI menilai kasus penembakan warga sipil, represi terhadap demonstran, serta penangkapan sewenang-wenang bukan sekadar insiden tunggal, melainkan bukti kegagalan pengawasan dan kemunduran serius dalam agenda reformasi Polri.
Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, Kahar Muamalsyah, menegaskan bahwa situasi ini menunjukkan adanya kultur kekerasan dan kekuasaan koersif yang tidak terkendali di tubuh institusi kepolisian.
“Polisi yang seharusnya melindungi warga justru berulang kali menjadi sumber ancaman bagi keselamatan warga. Ini merupakan ironi sekaligus kemunduran serius dalam agenda reformasi Kepolisian,” ujar Kahar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11/2026).
Atas kondisi tersebut, PBHI melayangkan enam poin desakan kepada pemerintah dan lembaga pengawas negara:
Presiden Republik Indonesia: Diminta mengambil tanggung jawab konstitusional untuk mengevaluasi total agenda reformasi Polri. Evaluasi ini harus melibatkan pengawasan independen serta partisipasi masyarakat sipil guna memperkuat supremasi sipil dan transparansi.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Kapolri didesak memerintahkan penghentian segala bentuk tindakan represif dan penggunaan senjata api yang melanggar HAM. Divisi Propam juga diminta memeriksa pelaku kekerasan secara transparan hingga ke tingkat pejabat pengendali operasi dan rantai komando, serta menjamin pemulihan bagi korban.
Komnas HAM: Diminta segera melakukan penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan aksi 10 November 2026 di Yogyakarta. Komnas HAM didesak menggunakan kewenangannya untuk memanggil Kapolda DIY, Kapolresta Yogyakarta, hingga jajaran personel yang terlibat.
Kompolnas: Didesak menjalankan fungsi pengawasan secara serius dan terbuka atas profesionalitas Polri dalam penanganan aksi 10 November 2026, serta memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara nyata oleh Kapolri.
Kementerian Hak Asasi Manusia: Diminta mengambil langkah konkret di luar pernyataan normatif untuk memastikan instansi berwenang merespons dugaan pelanggaran aparat serta memenuhi hak pemulihan korban.
Ombudsman RI: Didesak memeriksa dugaan maladministrasi dan penyimpangan prosedur dalam penanganan aksi 10 November 2026, sekaligus memastikan pemenuhan hak pendampingan hukum bagi peserta aksi yang ditahan./*
















