BEKASI, harianbekasi.com – Hidup di ruang terbuka tanpa perlindungan membuat remaja perempuan sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual, pemerkosaan, hingga eksploitasi seksual komersial (ESK) dan perdagangan orang (TPPO).
Kehamilan di luar nikah atau tekanan ekonomi sering mendorong remaja perempuan masuk ke dalam pernikahan usia anak yang tidak tercatat. Akibatnya, mereka menjadi ibu di usia sangat muda tanpa kesiapan mental maupun finansial, yang kemudian melahirkan generasi anak jalanan berikutnya.
Inilah salah satu kasus yang kerap dihadapi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan, dalam menangani masyarakat rentan sosial yang hidup dan bekerja di jalanan—seperti pemulung, gelandangan, pengamen, dan pengemis.

Mereka menghadapi persoalan yang saling berkaitan antara kemiskinan struktural, lingkungan yang tidak aman, dan keterbatasan akses layanan dasar. Pada anak-anak di bawah umur serta remaja perempuan, kerentanan ini berlipat ganda karena faktor usia dan gender.
Kerentanan remaja perempuan yang bekerja di sektor informal jalanan—seperti mengamen dan berdagang asongan—sering kali mendorong terjadinya perkawinan usia anak melalui praktik nikah siri sebagai upaya menghindari perilaku zina.
“Nikah siri dipersepsikan sebagai mekanisme penyelesaian masalah jangka pendek (coping mechanism) oleh kelompok rentan, namun justru berujung pada kerentanan struktural jangka panjang,” ujar Eddie Karsito, Ketua Umum Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan, saat ditemui di RSUD Jatisampurna Kota Bekasi, senin (16/11/2026).

Krisis Berlapis di Balik Pernikahan Anak dan Nikah Siri
Salah satu masalah yang muncul kini dialami oleh pasangan remaja binaan Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan, Dera Puspita Sari (16 tahun) dan Nur Agung (16 tahun), yang menikah siri pada tahun 2025 lalu.
Dera Puspita Sari saat ini membutuhkan penanganan medis intensif akibat keguguran dan operasi pembersihan rahim pascakeguguran.
Kasus ini memberi gambaran nyata mengenai kerentanan perkawinan anak dan nikah siri. Di tengah masa transisi menuju dewasa, keduanya harus menghadapi krisis berlapis berupa keguguran, tindakan medis operasi kuretase (pembersihan rahim), serta tekanan sosial dan finansial tanpa payung hukum yang sah.

Perkawinan tidak tercatat (nikah siri) tidak memiliki legalitas administratif dari negara. Kondisi tersebut, kata Eddie, menghambat akses terhadap layanan jaminan kesehatan nasional, seperti BPJS Kesehatan melalui skema kepesertaan keluarga, serta program bantuan sosial negara saat menghadapi kedaruratan medis, antara lain keguguran dan tindakan operasi.
“Hambatan ini kian kompleks apabila dialami oleh kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan anak di bawah umur yang hidup di jalanan sebagai pengamen,” ujar pekerja sosial yang juga penggiat seni budaya ini.
Kerentanan mereka semakin tinggi akibat ketiadaan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), riwayat putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal, serta ketidakjelasan asal-usul orang tua maupun keluarga.
“Tapi alhamdulillah, pihak manajemen RSUD Jatisampurna dan unsur pimpinan membantu pengobatan serta rawat inap gratis. Hal ini juga didukung instansi resmi pemerintah daerah, yaitu Dinas Sosial Kota Bekasi, sehingga dapat mengurangi beban kami,” terang Eddie Karsito.

Tanpa KTP, Pemulung hingga Pengamen Terancam Kehilangan Hak Bantuan Pemerintah
Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dikelolanya, Eddie Karsito secara berkelanjutan meningkatkan mutu pelayanan dengan mengadvokasi kesadaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengenai urgensi kepemilikan dokumen kependudukan primer berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Kepemilikan KTP menjadi krusial karena berfungsi sebagai identitas resmi tunggal yang mengesahkan status kewarganegaraan serta domisili seseorang di Indonesia.
Selain itu, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum di dalamnya berperan sebagai instrumen utama untuk mengintegrasikan data personal dengan berbagai akses layanan publik, mencakup Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK/KIS), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) untuk santunan anak yatim piatu.

“Semua bantuan ini tidak diterima oleh sebagian besar pemulung, pedagang asongan, dan pengamen jalanan hanya karena mereka tidak memiliki KTP. Itulah sebabnya kami terus berupaya mewujudkan agar mereka segera memiliki KTP sebagai hak dasar warga negara,” ujar Eddie Karsito.
Harapan Baru bagi Kesehatan Pemulung dan Anak Jalanan di Kota Bekasi
Ke depan, Eddie Karsito mengharapkan terbangunnya sinergi kelembagaan antara Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan, Dinas Kesehatan Kota Bekasi (melalui RSUD Jatisampurna), serta Dinas Sosial Kota Bekasi. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan publik, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan secara sosial.
Dukungan dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi memiliki urgensi yang tinggi mengingat tingginya kerentanan kesehatan pada populasi pemulung. Aktivitas harian mereka di tempat pembuangan akhir maupun jalanan menyebabkan paparan langsung terhadap akumulasi limbah, bahan kimia berbahaya, partikel debu, serta polusi bau.

Kondisi lingkungan kerja yang tidak higienis tersebut secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya penyakit dermatologis (kulit), infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), dan gangguan sistem pencernaan.
Selain faktor paparan lingkungan, kondisi sanitasi dan kebersihan personal yang buruk turut memperburuk status kesehatan mereka. Keterbatasan akses terhadap hunian yang layak menghambat pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih dan fasilitas sanitasi sehat, yang pada akhirnya memicu tingginya kerentanan terhadap penyakit diare serta berbagai penyakit menular lainnya.

Permasalahan tersebut diperparah oleh terbatasnya akses terhadap fasilitas pelayanan medis. Ketidakpastian pendapatan serta hambatan administratif sering kali mendorong kelompok masyarakat ini untuk menunda pencarian pengobatan medis saat mengalami gangguan kesehatan, sehingga mereka hanya mengandalkan penanganan swamedikasi atau perawatan seadanya.
Lebih lanjut, kelompok anak jalanan menghadapi risiko kesehatan yang bersifat multifaktorial, meliputi gangguan perkembangan fisik maupun psikologis.
“Kerentanan ini merupakan dampak akumulatif dari tekanan sosio-ekonomi, paparan kekerasan di lingkungan jalanan, serta defisiensi asupan gizi yang memadai,” ujar Eddie Karsito./*















