JAKARTA, harianbekasi.com – Banyak seniman mengeluhkan harga sewa tempat pentas di Jakarta yang mahal. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk menggelar kegiatan seni, seperti pertunjukan seni tari.
Mereka juga mengeluhkan sulit mendapatkan tempat pentas yang terjangkau. Tempat pentas terbatas dan biaya sewa tinggi.

Hal ini antara lain mengemuka dalam acara FGD (Forum Group Discussion) “Rekomendasi Kebijakan Akses dan Fasilitasi Pegiat Tari” yang diselenggarakan Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta, Kamis (29/05/2025).
Sebanyak 77 pegiat tari se-jabodetabek diantaranya mengeluhkan empat permasalahan utama dalam mencari tempat pentas di DKI Jakarta.
“Biaya sewa tinggi, kurangnya fasilitas yang sesuai, terbatasnya ruang ekspresi kreatif dan keterbatasan waktu operasional gedung,” ujar pendiri Sanggar Tari Swargaloka Suryandoro, kepada harianbekasi.com di Jakarta, Kamis (29/05/2025).
Suryandoro mengharapkan agar masalah tersebut mendapat atensi dari pemangku kepentingan terkait.
“Semoga bapak Gubernur dan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta yang baru berkenan memberikan solusi,” pintanya.

Libatkan Komunitas Seni Tradisi
Suryandoro juga menegaskan, Program Dewan Kesenian Jakarta harusnya melakukan komunikasi kepada sejumlah pihak pemegang kebijakan, khususnya berkaitan dengan fasilitas sebagai tempat pertunjukan milik Pemda.
“Kami mengajak komunitas, praktisi, dan akademisi untuk dialog demi rasa keadilan pemanfaatan fasilitas Pemda. Pihak dewan membuat perencanaan pertunjukan melibatkan komunitas seni tradisi yang ada di Jakarta. Ingat Jakarta sebagai miniatur Indonesia,” tegasnya.
Suryandoro kembali menegaskan, meski tidak lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta tetap memegang peran penting, terutama untuk menjadi kota global dan kota bisnis.

Jakarta saat ini sedang menghadapi tantangan dalam memperbarui identitasnya. Kota ini harus mengembangkan positioning baru. Salah satu narasi yang mengemuka adalah Jakarta sebagai kota global.
“Peran baru Jakarta sebagai kota global dan kota kreatif. Karena itu seni menjadi penting dan berperan besar dalam pembacaan dan penataan ulang,” tegas Suryandoro.
DKJ dibentuk sejak awal sebagai mitra strategis Gubernur dalam mengembangkan kesenian di Jakarta. Dalam perjalanannya peran itu bisa turun naik tergantung preferensi Gubernur.
FGD Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta ini, terang Suryandoro, antara lain tujuannya untuk mengingatkan sejak awal, siapapun Gubernur DKI Jakarta mau mendengarkan seniman dan budayawan.
“Termasuk melibatkan lembaga-lembaga kesenian dan kebudayaan yang sudah eksis sejak lama di Jakarta dan terbukti punya peran besar membangun kebudayaan di Jakarta,” harapnya.

Gubernur dan Kepala Dinas Kebudayaan Baru
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, secara resmi telah melantik Mochamad Miftahulloh Tamary sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Rabu (07/05/2025).
Pelantikan berlangsung di Balai Agung, Kompleks Balaikota Jakarta, bersama para pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Mochamad Miftahulloh Tamary sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Kebudayaan. Kini beliau mengemban amanah penuh untuk memimpin Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Harapannya, langkah ini memperkuat ekosistem budaya serta mendorong Jakarta menuju kota global yang tetap berpijak pada akar budayanya./*
















