JAKARTA, harianbekasi.com – Kebebasan pers merupakan pilar utama demokrasi yang tidak dapat ditawar. Praktik penghambatan kerja jurnalistik hanya akan memperburuk iklim kebebasan pers di Indonesia.
Pemerintah sudah seharusnya berkomitmen penuh untuk melindungi ruang berekspresi dan menjamin kebebasan pers tetap terjaga.
Demikian antara lain pernyataan sikap yang disampaikan sejumlah organisasi profesi wartawan sebagai bentuk respons terkait pihak Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas Pers Istana milik wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, di Jakarta, Sabtu (27/09/2025).
Pernyataan sikap tersebut datang dari Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Yayasan Peduli Jurnalis Indonesia (YPJI), dan Dewan Pers.
FOTO : Herry Budiman, Plt. Ketua Umum Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI)
“Istana sebagai representasi Pemerintah sudah seharusnya berkomitmen penuh melindungi ruang berekspresi dan menjamin kebebasan pers tetap terjaga. Kami SWI prihatin terhadap hal yang dialami wartawan CNN Indonesia,” ujar Plt. Ketua Umum Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI), Herry Budiman kepada harianbekasi.com di Jakarta, Minggu (28/09/2025).
Pencabutan ID pers tersebut terjadi selepas agenda kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Sabtu (27/09/2025).
Prabowo tiba di bandara Halim Perdanakusuma setelah berkunjung ke empat Negara. Dalam kesempatan tersebut, Diana Valencia, bertanya soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan kasus keracunan MBG meluas.
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, dalam keterangannya menjelaskan, staf BPMI Sekretariat Presiden mengambil kartu identitas Pers Istana Diana ke Kantor CNN Indonesia TV.
MBG Menjadi Perhatian Publik
Menurut Herry Budiman pertanyaan jurnalis CNN Indonesia ke Presiden Prabowo Subianto adalah kontekstual dan sangat penting yang menjadi perhatian publik Indonesia belakang ini, yaitu isu terkait program makan bergizi gratis (MBG).
Program MBG sedang jadi sorotan akibat kasus keracunan MBG meluas di berbagai daerah dan ramai diberitakan di banyak media.
“Dalam tugas jurnalistik profesional, wartawan harus melakukan konfirmasi dan menguji informasi, dan memastikan prinsip cover both side. Sehingga masyarakat memperoleh informasi akurat dan valid,” tandas Herry, yang juga masih menjabat sebagai Sekjen SWI ini.

Presiden Meminta Maaf
Sementara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Lembaga Bantuan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dalam pernyataannya mendesak Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden meminta maaf dan mengembalikan ID Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia.
Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi pejabat Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden yang mencabut ID Pers Istana DV.
Mengingatkan semua pihak, termasuk Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, bahwa kerja-kerja jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Segala bentuk kekerasan atau penghambatan terhadap jurnalis adalah pelanggaran hukum dan demokrasi,” terang Ketua AJI Jakarta, Irsyan Hasyim, didampingi Direktur LBH Pers Mustafa Layong.

Masih Dalam Koridor Etika Jurnalistik
Sementara dalam pandangan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), pertanyaan yang diajukan saudari Diana Valencia masih dalam koridor etika jurnalistik dan relevan bagi kepentingan publik.
Terlebih Presiden Prabowo Subianto telah memberikan jawaban yang informatif terkait Program Makanan Bergizi Gratis, yang semestinya menjadi bahan penting untuk diketahui masyarakat luas.
IJTI menegaskan pentingnya kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tindakan pencabutan kartu identitas liputan dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik, yang justru berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi.
IJTI mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers No. 40 Tahun 1999 menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang melawan hukum yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.”
“Oleh karena itu, IJTI mengajak seluruh pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kebebasan pers, dan hak publik untuk memperoleh informasi,” tegas Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan.

Masyarakat Berhak Memperoleh Informasi
Yayasan Peduli Jurnalis Indonesia (YPJI) juga ikut angkat suara. Ketua Umum YPJI, Andi Arif, menilai tindakan tersebut merupakan sinyal buruk bagi iklim kebebasan pers di Indonesia.
Menurutnya, pertanyaan wartawan adalah bagian dari kerja jurnalistik yang seharusnya dihargai, bukan dibatasi.
“Wartawan bertugas menyampaikan pertanyaan mewakili kepentingan publik. Jika hal itu dibalas dengan pencabutan akses, maka ini sama saja dengan membatasi hak masyarakat untuk memperoleh informasi,” kata Andi Arif.
Dewan Pers Minta Hormati Kebebasan Pers
Dewan Pers menyatakan telah menerima pengaduan terkait pencabutan ID Card reporter CNN Indonesia yang bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan. Dewan Pers mengingatkan agar semua pihak menghormati kebebasan pers.
“Biro Pers Istana sebaiknya memberi penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” ujar Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat.
Biro Pers Istana, kata Komaruddin, sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana.
Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dewan Pers mengharapkan agar kasus ini maupun kasus serupa tidak terulang di masa mendatang demi terjaganya iklim kebebasan pers di Indonesia.
“Kami meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan, sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” pinta Komaruddin./***
















