harianbekasi.com – Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat PRIMA DMI, Munawar Khalil, menyampaikan klarifikasi penting terkait beredarnya flyer yang mencatut nama dirinya dan organisasi PRIMA DMI dalam konteks dukungan terhadap Muktamar XXXIII Pelajar Islam Indonesia (PII) yang digelar di Jakarta.
Munawar menegaskan bahwa flyer tersebut tidak berasal dari PRIMA DMI dan tidak mencerminkan sikap resmi organisasi. “Kami tidak pernah mengeluarkan pernyataan dukungan, apalagi menyebarkan materi publikasi terkait muktamar tersebut,” ujarnya.
Ia meminta semua pihak yang terlibat dalam dinamika internal PII untuk menjaga etika organisasi dan tidak sembarangan mencatut nama individu maupun lembaga lain. “PRIMA DMI tidak terlibat dan tidak ingin terseret dalam polemik internal organisasi lain,” tegas Munawar.
Sebagai mantan Ketua Umum PB PII periode 2015–2017, Munawar menyatakan dukungan pribadi tetap diberikan kepada kepengurusan PB PII yang sah di bawah Abdul Kohar Ruslan. “Saya mendukung penuh PB PII yang sah, kapan pun mereka menyelenggarakan muktamar sesuai konstitusi organisasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PB PII Abdul Kohar Ruslan menyatakan bahwa muktamar yang digelar oleh pihak tertentu tidak memiliki legitimasi organisasi. Ia menyebut kegiatan tersebut sebagai “ilegal” karena tidak melalui mekanisme resmi dan tidak mendapat persetujuan dari struktur PB PII.
“Muktamar itu tidak sah secara konstitusional. Kami sudah instruksikan seluruh wilayah dan daerah untuk tidak mengindahkan kegiatan tersebut,” tegas Abdul Kohar.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan nama PII tanpa mandat resmi merupakan pelanggaran serius terhadap AD/ART dan dapat merusak marwah organisasi.
Pernyataan dari kedua pimpinan ini menegaskan posisi resmi masing-masing organisasi: PRIMA DMI tidak pernah memberikan dukungan terhadap muktamar yang tidak sah, dan PB PII menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki dasar konstitusional serta tidak mengikat organisasi secara resmi.
















