DEPOK, harianbekasi.com — Perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital tidak hanya mengubah lanskap sosial, tetapi juga menciptakan tantangan baru bagi stabilitas ekonomi politik nasional.
Pemanfaatan AI kini secara drastis menurunkan biaya produksi konten, yang berpotensi memicu inflasi misinformasi di ruang publik.
Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam acara Bawaslu Campus Connect bertajuk “Generasi Digital, Demokrasi Transparan” yang digelar di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP Universitas Indonesia (UI), Rabu (30/9/2026).
Efisiensi Biaya AI dan Risiko Asimetri Informasi
Dr. Rasminto, akademisi Universitas Muhammadiyah Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Human Studies Institut (HSI), memperingatkan dampak komersialisasi teknologi terhadap pasar informasi.
Saat ini, algoritma dan AI telah mengubah ruang publik menjadi platform digital yang bergerak cepat dan terintegrasi dalam kehidupan ekonomi harian masyarakat.
“Produksi narasi, gambar, video, hingga bot menjadi semakin mudah dan murah. Dalam situasi seperti itu, masyarakat tidak hanya menghadapi persoalan kekurangan informasi, tetapi juga menghadapi kemungkinan berlimpahnya informasi yang belum tentu benar,” ujar Rasminto.
Rasminto menekankan bahwa penurunan biaya produksi (cost of production) dari konten manipulatif ini wajib diimbangi dengan peningkatan kapasitas literasi masyarakat. Di era ekonomi digital, kemampuan melakukan verifikasi informasi harus dikategorikan sebagai aset literasi dasar publik agar pasar informasi tetap efisien dan tidak merugikan konsumen (warga negara).
Menurutnya, tantangan utama demokrasi digital bukan lagi soal ketersediaan infrastruktur teknologi, melainkan investasi pada kapasitas manusia (human capital) untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, memilah sumber, serta memahami konteks makro.
Pergeseran Paradigma: Dari Penindakan ke Mitigasi Risiko
Dari sisi tata kelola dan investasi kelembagaan, Rasminto mengkritik indikator kinerja utama (KPI) pengawasan pemilu yang selama ini terlalu berfokus pada hilir, yaitu kuantitas penanganan pelanggaran.
Secara ekonomi-manajemen, model ini dinilai kurang efisien karena membutuhkan biaya penegakan hukum (enforcement cost) yang besar di masa krisis.
Ia mendorong perubahan paradigma dari penindakan (reactive) menuju mitigasi risiko (preventive). Penyelenggara pemilu diharapkan berinvestasi lebih besar pada program pendidikan politik berkelanjutan guna menekan potensi pelanggaran sejak awal.
“Kita juga harus mengukur sejauh mana pengawasan mampu mencegah pelanggaran terjadi. Ukuran keberhasilan semestinya diarahkan pada apakah jumlah dan potensi pelanggaran dapat semakin ditekan karena masyarakat semakin memahami aturan,” jelasnya.
Investasi Jangka Panjang pada Human Capital
Menggunakan pendekatan taksonomi Bloom, Rasminto menjelaskan bahwa perubahan perilaku pasar politik tidak terjadi secara instan. Diperlukan investasi berkelanjutan untuk membangun kapasitas publik dari sekadar tahu, paham, mampu menganalisis, hingga akhirnya memiliki keberanian untuk mengambil tindakan (berpartisipasi aktif).
“Kalau kita ingin masyarakat berani mengawasi, bangun dulu kapasitasnya. Ada proses dari mengetahui hingga akhirnya mampu bertindak. Kerangka ini krusial dalam konteks demokrasi digital,” tambah Rasminto.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa untuk menciptakan ekosistem demokrasi substantif yang stabil dan bernilai tinggi, masyarakat tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek pasar atau objek pengawasan.
Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek aktif yang memiliki modal pengetahuan dan kesadaran penuh untuk menjaga nilai-nilai demokrasi./*
















