DEPOK, harianbekasi.com – Ukuran kebaikan, keadilan, dan hukum yang ideal didasarkan pada prinsip kemanfaatan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar bagi jumlah orang terbanyak di masyarakat.
“Hukum yang baik diukur dari jumlah kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang serta memperkecil penderitaan,” ujar Advokat Omega DR Tahun, S.H., S.K.N., M.H., M.Kes, di acara Pelatihan Paralegal yang berlangsung di Aula Perpustakaan Umum Kota Depok, Senin (27/07/2026).
Frasa ini, tegas Omega DR Tahun, merupakan prinsip utama dari teori etika dan hukum yang disebut utilitarianisme, dipopulerkan Jeremy Bentham.
Jeremy Bentham, adalah seorang filsuf, ahli hukum, dan reformis sosial asal Inggris. Dikenal sebagai bapak pendiri teori utilitarianisme.
Teori tersebut menilai benar atau salah didasarkan sejauh mana suatu tindakan dapat membawa manfaat terbesar bagi banyak orang.
“Tindakan kemanusiaan dipandang mulia jika secara nyata mampu menekan angka kesengsaraan dan memperluas akses kebahagiaan hidup,” tegas Omega, yang juga Ketua Bidang Diklat dan Pengembangan Profesi DPP-SWI.
Pelatihan Paralegal tersebut diselenggarakan Yayasan Bantuan Hukum Mata Pena Keadilan Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) Kota Depok.

Menghadirkan narasumber Dosen Ilmu Hukum Universitas Pamulang Assoc. Prof. DR. Surya Oktarina, S.H., M.Hum, Advokat Anwar Nurdin, S.H., M.H. CLA. CPM. CBC., Omega DR Tahun, S.H., S.K.N., M.H., M.Kes., dan Raja Robert Marpaung, S.H., M.H.
Diikuti oleh praktisi hukum, dan para wartawan yang sebagian besar merupakan anggota dan pengurus Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) dari berbagai daerah.
Dihadiri sejumlah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (DPP-SWI), antara lain; Iskandar, S.Sos, (Ketua Umum), Ir. Herry Budiman (Sekretaris Jenderal), dan Eddie Karsito (Ketua Dewan Etik), serta jajaran pengurus DPP-SWI lainnya.

Pendampingan non-litigasi dan Edukasi Hukum
Profesi wartawan sangat mungkin menjalankan fungsi paralegal, terutama dalam pendampingan non-litigasi, edukasi hukum, serta mitigasi atas ancaman kekerasan atau kriminalisasi terhadap jurnalis.
Peran tersebut dapat membantu rekan seprofesi atau warga yang menghadapi intimidasi, somasi, atau ancaman hukum akibat karya jurnalistik. Mengedukasi masyarakat luas mengenai hak atas kebebasan informasi dan kesadaran hukum dasar.
Assoc. Prof. DR. Surya Oktarina, S.H., M.Hum, dalam forum tanya jawab mengemukakan, wartawan memiliki potensi menjalankan fungsi paralegal karena memiliki keahlian utama dalam hal investigasi, pengumpulan fakta, serta akses luas ke masyarakat.
“Memiliki relasi yang kuat dengan berbagai pihak. Termasuk ke aparat penegak hukum, instansi pemerintah, dan lembaga masyarakat. Wartawan melakukan investigasi sosial dan kontrol publik yang sejalan dengan fungsi edukasi serta advokasi dasar paralegal di tengah masyarakat,” ujar Surya Oktarina.

Insan Hukum Berintegritas, Cerdas, dan Berpihak
Pelatihan Paralegal bertema “Mewujudkan insan hukum yang berintegritas, cerdas dan berpihak pada keadilan masyarakat” ini merupakan kolaborasi nyata untuk masyarakat sadar hukum dalam rangka mewujudkan insan hukum yang berintegritas, cerdas, dan berpihak pada keadilan masyarakat.
Pelatihan tersebut meliputi; dasar-dasar hukum dan hak asasi manusia, peran fungsi dan kode etik para legal, teknik advokasi, dan pendampingan hukum non-litigasi, strategi mediasi dan resolusi konflik di masyarakat, serta sinergi jurnalistik, dan hukum dalam pengawasan publik./*
















