JAKARTA, harianbekasi.com – Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (DPP-SWI) kembali melakukan pertemuan dengan Dewan Pers, guna menindaklanjuti pendaftaran SWI menjadi konstituen Dewan Pers.
Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (04/09/2025).
Dalam keterangannya Plt. Ketua Umum DPP-SWI Herry Budiman menjelaskan, pihaknya sudah 23 bulan lalu mendaftar menjadi konstituen Dewan Pers, namun hingga kini belum diproses lebih lanjut.
Memang tidak ada kewajiban bagi perusahaan pers di Indonesia untuk mendaftar ke Dewan Pers agar bisa beroperasi. Namun Dewan Pers menyediakan portal pendataan untuk media dan perusahaan pers.
“Pendaftaran ini bermanfaat untuk melakukan verifikasi dan memberikan sertifikat pendataan. Hal ini dapat membantu perusahaan pers memenuhi persyaratan administratif jika diperlukan oleh pihak lain atau dalam konteks hukum,” ujar Plt. Ketua Umum DPP-SWI Herry Budiman.

Plt. Ketua Umum DPP-SWI Herry Budiman, didampingi Penasihat SWI RM Tri Harsono, Kabid OKK Riki, Kabid Litbang & Diklat Imam Suwandi, S.Sos, M. IKom, Kabid CSR Prof, Dr. Ir Supiyat Nasir, MBA, Kabid Hubal Arief Ramdhani, serta Kabid Media Massa Aldimas.
Jajaran Pengurus DPP SWI diterima langsung oleh anggota Dewan Pers Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Yogi Hadi Ismanto, staf Sekretariat Dewan Pers Sariful, serta jajaran Pokja Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers.
“Saya mewakili teman-teman Pengurus dan Anggota SWI di berbagai Provinsi dan Kabupaten Kota, mengharapkan agar proses verifikasi administrasi dan faktual, dapat dilakukan oleh Dewan Pers melalui pak Yogi sebagai Ketua Komisi dan teman-teman Pokja Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers,” ujar Herry Budiman.
Herry menambahkan, agar ke depannya dalam progresnya dapat terjalin komunikasi yang intens, antara Tim Percepatan Konstituen Dewan Pers (TPKDP) SWI dengan pihak Dewan Pers.
“Saya juga ingin, komunikasi tidak terputus setelah dialog ini. Komunikasi intens harus dibangun dengan Dewan Pers, khsususnya dengan pak Yogi dengan SWI melalui pak Imam Suwandi selaku Ketua TPKDP SWI,” tandas Herry.

Anggota Dewan Pers Yogi Hadi Ismanto dalam pertemuan itu menyambut baik kehadiran SWI, untuk menyampaikan hak sebagai organisasi wartawan kepada Dewan Pers.
Yogi Hadi Ismanto bahkan kaget, ketika Plt Ketum SWI menyampaikan sudah 23 bulan mendaftar menjadi konstituen Dewan Pers, namun hingga detik ini belum diproses lebih lanjut.
“Kami sangat terbuka dan senang, kedatangan SWI di Dewan Pers ini. Saya selalu menekankan kepada tim pendataan, ini adalah hak organisasi wartawan untuk kami layani, bukan kita yang meminta untuk mendaftar,” tukasnya.
Ia mengutarakan, sebagai anggota Dewan Pers yang baru, tidak pernah mendapat warisan atau PR dari anggota Dewan Pers yang lama untuk di tuntaskan.
Yogi Hadi Ismanto berkomitmen akan menindaklanjuti apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kedatangan pengurus SWI melalui komunikasi dari Tim Percepatan Konstituen Dewan Pers (TPKDP).
“Menjadi bahan penting bagi kami, apa yang belum terselesaikan akan kami selesaikan. Saya akan komunikasikan dengan Pak Sapto, pasti ada alasan Dewan Pers yang lalu tidak melanjutkan proses pendaftaran ini,” ungkapnya.
Yogi menegaskan akan menyampaikan hal tersebut kepada delapan anggota Dewan Pers lainnya saat Rapat Pleno pekan depan.

“Tanggal 9 September nanti kami ada rapat pleno, saya akan bawa ini, saya munculkan dulu ini ke anggota Dewan Pers yang lain agar bisa mendapatkan keputusan selanjutnya. Nanti kita lihat tanggapan delapan anggota Dewan Pers lainnya. Kita menyesuaikan dengan aturan baru terkait standarisasi organisasi wartawan” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua TPKDP SWI Imam Suwandi menegaskan dalam dialog tadi, Plt. Ketum/Sekjen DPP SWI menjelaskan semestinya peraturan baru tidak berlaku surut. Asas non retroaktif.
“Kami masih berharap kepada Dewan Pers agar proses yang sudah diperjuangkan SWI selama hampir dua tahun, juga mendapat atensi khusus,” imbuhnya.
Pasalnya, kata Imam yang juga Dosen Ilmu Komunikasi itu, aturan baru tersebut belum disosialisasikan dan belum ditetapkan.
“Pengurus DPP SWI berharap agar proses yang telah berjalan sebelumnya bisa berlanjut dengan sukses dan lancar dalam kepemimpinan Dewan Pers periode kepemimpinan Prof. Komarudin Hidayat,” pungkasnya./*
















