JAKARTA, harianbekasi.com – Jenderal Suyudi Ario Seto resmi menjabat sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Momentum pergantian kepemimpinan ini menjadi titik krusial bagi keberlanjutan reformasi Polri di tengah berbagai kritik publik terkait profesionalitas, akuntabilitas, kultur kekerasan, dan pelanggaran HAM.
Studi SETARA Institute (2024 & 2026) menemukan 130 masalah aktual dalam institusi Polri. Mayoritas ahli dalam studi tersebut memberikan rapor buruk terhadap pengaruh Polri dalam menjaga demokrasi (49,7%), pelaksanaan pemolisian demokratis (51,2%), dan integritas penegakan hukum (58,7%).
“SETARA menilai persoalan represifitas, pungli, dan penyalahgunaan wewenang terus berulang karena reformasi Polri selama ini masih bersifat leadership-driven (bergantung pada figur pemimpin) dan belum terlembagakan menjadi sistem yang berkelanjutan,” ujar Ikhsan Yosarie, Koordinator Riset PRI dan RSK SETARA Institute kepada media, di Jakarta.
Guna mewujudkan gagasan Kapolri baru, yaitu “Polri Bersama Masyarakat,” serta melanjutkan peta jalan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) hingga 2029, SETARA Institute memberikan tiga catatan kritis.
Pertama, Reformasi Berbasis Pengetahuan (Evidence-Based Reform): Transformasi Polri harus bergeser dari sekadar jargon administratif atau respons temporal atas peristiwa, menjadi kebijakan terukur yang berbasis data empiris, evaluasi objektif, dan pengaduan masyarakat.
Kedua; Merata hingga Tingkat Kewilayahan: Standar profesionalitas, pelayanan publik, dan penghormatan HAM harus diimplementasikan secara konsisten hingga ke tingkat Polda, Polres, dan Polsek yang bersentuhan langsung dengan warga.
Ketiga, Penguatan Pemolisian Demokratis (Democratic Policing): Polri wajib tunduk pada hukum, terbuka terhadap pengawasan (internal & eksternal), serta menjamin kebebasan sipil dan hak asasi manusia.
“Indikator keberhasilan reformasi Polri di bawah kepemimpinan baru tidak lagi diukur dari banyaknya slogan, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat: hilangnya kekerasan aparat, penegakan hukum yang transparan, serta terwujudnya kesetaraan di hadapan hukum,” ujar Ikhsan Yosarie.
















