JAKARTA, harianbekasi.com – Audit Hak Asasi Manusia (HAM) pada perusahaan sektor nikel sangat penting untuk memastikan hilirisasi mineral berjalan secara bertanggung jawab (responsible mining).
Proses ini menilai sejauh mana korporasi melindungi keselamatan pekerja, menjaga ruang hidup masyarakat lokal, mengelola dampak lingkungan, serta memenuhi standar rantai pasok global yang semakin ketat.
SETARA Institute for Democracy and Peace dan Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI) baru saja menyelesaikan Audit Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap lima perusahaan yang memiliki posisi strategis dalam ekosistem industri nikel di Maluku Utara.
“Audit dilakukan untuk menilai sejauh mana percepatan pertambangan dan hilirisasi nikel telah disertai penguatan tata kelola perusahaan, penghormatan terhadap HAM, perlindungan pekerja dan masyarakat, serta pengelolaan dampak lingkungan yang bertanggung jawab,” terang Halili Hasan, Direktur Eksekutif SETARA Institute kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (15/08/2026).
Penelitian berjudul “Audit HAM pada Perusahaan Sektor Nikel di Maluku Utara: Membangun Fondasi Pertambangan yang Bertanggung Jawab (Responsible Mining)” tersebut telah mengaudit lima perusahaan.
PT Aneka Tambang Tbk. (ANTAM), PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (TBP/Harita Nickel), PT Wanatiara Persada, dan PT Weda Bay Nickel (WBN).
“Pemilihan perusahaan didasarkan pada posisi dalam rantai nilai nikel, skala operasi, signifikansi strategis, variasi model bisnis, dan risiko HAM maupun lingkungan,” tegas Halili Hasan.
Hasil audit, kata Halili, menunjukkan bahwa perkembangan industri nikel di Maluku Utara bertumbuh secara eksponensial dibandingkan konsolidasi tata kelola sosial, lingkungan, dan HAM.
Berbagai perusahaan telah membangun kebijakan, struktur ESG, sistem keselamatan, pengelolaan lingkungan, mekanisme pengaduan, program masyarakat, maupun inisiatif verifikasi independen.
Namun menurut Halili,, efektivitas berbagai sistem tersebut masih menghadapi kesenjangan pada aspek implementasi, transparansi, pelacakan dampak dan risiko, akuntabilitas lintas entitas, dan pemulihan terhadap pihak terdampak (affected communities).
Hilirisasi Membawa Manfaat Ekonomi
Maluku Utara merupakan salah satu episentrum utama industri nikel Indonesia. Kegiatan pertambangan terkonsentrasi terutama di Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan, termasuk Pulau Obi.
Perkembangan tersebut berjalan beriringan dengan pembangunan smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF), fasilitas High-Pressure Acid Leach (HPAL), pembangkit listrik, pelabuhan, jalan angkut, kawasan industri, serta berbagai infrastruktur pendukung.
Ekspansi industri telah menghasilkan manfaat ekonomi melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa, peningkatan kapasitas manufaktur, serta penerimaan negara dan daerah.
Namun, skala transformasi tersebut juga meningkatkan interaksi antara aktivitas industri dengan kawasan hutan, wilayah pesisir, permukiman, tanah dan sumber penghidupan masyarakat, kondisi pekerja, serta ruang hidup masyarakat adat.
Namun menurut Halili, keberhasilan hilirisasi tidak dapat hanya diukur dari nilai investasi, kapasitas produksi, jumlah smelter, volume ekspor, ataupun pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, keberhasilan juga harus ditentukan oleh kemampuan industri memastikan keselamatan pekerja, menjaga kualitas lingkungan, menghormati hak masyarakat, mencegah dampak negatif, serta menyediakan pemulihan yang efektif ketika kerugian terjadi.
Pihaknya menegaskan, bahwa keunggulan industri nikel Indonesia tidak cukup dibangun melalui peningkatan produksi dan kapasitas pengolahan. Keunggulan tersebut harus berjalan seiring dengan transparansi, akuntabilitas, keselamatan pekerja, perlindungan masyarakat, kualitas lingkungan, partisipasi pemegang hak, dan pemulihan yang efektif.
Keberhasilan hilirisasi pada akhirnya harus tercermin pada kondisi konkret: pekerja dapat bekerja dan pulang dengan selamat; masyarakat tetap memperoleh akses yang layak terhadap tanah, air, dan sumber penghidupan; masyarakat adat memperoleh penghormatan atas hak dan ruang hidupnya; kualitas lingkungan dapat dipertahankan atau dipulihkan; serta setiap pihak yang mengalami dampak memperoleh akses terhadap mekanisme penyelesaian dan pemulihan yang efektif.
“Dengan fondasi tersebut, nikel Indonesia dapat berkontribusi pada transisi energi global yang tidak hanya rendah karbon, tetapi juga adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan,” ujar Halili Hasan./*
















