Catatan Kritis Abah – Direktur Eksekutif Megapolitan Strategis Indonesia,
Aktivis 98, Advokat, dan Praktisi Hukum
Setiap 5 Oktober, Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) TNI. Seharusnya, momen ini menjadi refleksi atas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara yang tunduk di bawah kendali sipil, sebagaimana amanat Reformasi 1998.
Namun, menjelang peringatan tahun ini, publik kembali terusik oleh bayangan “hantu militerisme”—sebuah ancaman yang berpotensi merusak komitmen supremasi sipil, anak kandung sah Reformasi.
Sebagai mantan Aktivis 98, saya ingin mengingatkan kawan-kawan seperjuangan: jangan biarkan nilai luhur Reformasi terkubur. Jangan sampai demokrasi hari ini kembali dirusak oleh praktik militerisme yang dulu sudah kita tolak bersama.
Supremasi Sipil, Pilar Reformasi yang Terancam
Supremasi sipil adalah prinsip fundamental demokrasi: kekuasaan tertinggi ada di tangan warga sipil yang dipilih secara demokratis, sementara militer tunduk pada kebijakan sipil.
Prinsip ini lahir dari semangat menghapus Dwifungsi ABRI di masa Orde Baru, di mana militer terlibat dalam politik dan sosial. Meski secara formal Dwifungsi dihapus, residu dan upaya merekayasa peran militer di ranah sipil masih terus bermunculan.
Inilah bentuk baru militerisme pasca-Reformasi: tidak lagi melalui kudeta terbuka, melainkan masuk secara halus dan terlembaga.
Erosi Batas Sipil-Militer: Tiga Indikasi Utama
1. Penempatan Perwira Aktif di Jabatan Sipil
Perwira aktif TNI masih banyak ditempatkan di kementerian, lembaga, hingga BUMN. Dalihnya adalah profesionalisme dan kelebihan personel. Namun dampaknya:
– Melemahkan birokrasi sipil yang seharusnya dikembangkan.
– Menciptakan kontrol sipil yang subjektif, berbasis politik, bukan profesionalisme.
2. Revisi Undang-Undang TNI
Revisi sejumlah aturan justru membuka kembali peluang keterlibatan militer di ranah sipil. Jika tidak diimbangi kontrol sipil yang kuat, ini langkah mundur dari semangat Reformasi.
3. Keterlibatan dalam Urusan Non-Tradisional
Dari bencana, proyek strategis nasional, hingga keamanan sipil—TNI sering dilibatkan di luar fungsi pertahanan. Ini berisiko:
– Mengaburkan peran TNI dan Polri.
– Memiliterisasi respons sipil terhadap masalah sosial.
Prabowo Subianto dan Paradoks Supremasi Sipil
Posisi Prabowo Subianto sebagai Presiden sekaligus Panglima Tertinggi TNI-Polri menghadirkan paradoks.
Potensi positif: Latar belakang militer bisa membuatnya lebih kredibel menegakkan profesionalisme TNI.
Risiko negatif: Bisa melahirkan “militerisme subjektif” jika jabatan sipil diisi rekan-rekan purnawirawan atau perwira aktif.
Sebagai mantan prajurit yang diberhentikan pasca-1998, Prabowo memiliki dua pilihan: menjadi penguat profesionalisme TNI sesuai semangat Reformasi, atau justru membuka jalan bagi kembalinya dominasi militer di ranah sipil.
Reformasi TNI dan Polri: Dua Sisi Mata Uang
Reformasi TNI dan Polri sama-sama penting, tapi punya titik rawan berbeda:
TNI: ancaman utamanya adalah bangkitnya kembali militerisme institusional yang menggerus supremasi sipil.
Polri: tantangan terbesarnya ada pada akuntabilitas, kultur kekerasan, dan pelanggaran HAM.
Reformasi TNI – Pencapaian ,Waspada Kemunduran
Pemisahan TNI–Polri ,Revisi UU yang memperluas ranah sipil
Penghapusan Fraksi ABRI di DPR ,Pelibatan TNI berlebihan di urusan sipil
Doktrin netralitas politik,Peradilan militer masih tertutup
Reformasi Polri – Pencapaian, Waspada Kemunduran
Menjadi institusi sipil, Kultur kekerasan & impunitas
Peningkatan kualitas penegakan hukum, Lemahnya pengawasan internal-eksternal
Filosofi melayani masyarakat ,Praktik bisnis & KKN dalam tubuh Polri
Menjaga Warisan Reformasi
HUT TNI seharusnya menjadi momen penegasan: TNI profesional, netral, dan tunduk pada kontrol sipil.
Jika hantu militerisme kembali diberi ruang, maka cita-cita Reformasi 98 bisa hancur. Tugas masyarakat sipil, akademisi, media, hingga elite politik adalah menjaga agar supremasi sipil tetap kokoh, sementara TNI dan Polri berfungsi sesuai mandat konstitusi.
Inilah tantangan terbesar bangsa: menyeimbangkan kebutuhan stabilitas nasional tanpa mengorbankan demokrasi dan hak sipil rakyat.
















