JAKARTA, harianbekasi.com – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Tahun 2026 yang meninggal dunia selama mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
PBHI menuntut Negara untuk bertanggung jawab. Lima kematian dalam waktu sembilan hari bukan lagi dapat diperlakukan sebagai musibah.
“Ini adalah alarm keras bahwa negara telah memaksakan sebuah kebijakan yang keliru sejak titik awal perancangannya,” ujar Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, Kahar Muamalsyah, di Jakarta, Senin 29 Juni 2026.
Kelima peserta meninggal dunia akibat cardiac arrest, heat stroke, tuberkulosis, pneumonia dengan komplikasi, dan henti jantung dalam rentang 17–26 Juni 2026 di sejumlah satuan TNI yang menjadi lokasi penyelenggaraan pelatihan.
“Mereka bukan prajurit. Mereka bukan calon tentara. Mereka adalah warga sipil yang direkrut untuk mengelola koperasi desa,” tegas Kahar prihatin.
Sampai hari ini pemerintah tidak pernah mampu menjelaskan hubungan rasional antara latihan dasar kemiliteran dengan kompetensi mengelola koperasi. Tidak ada standar pendidikan koperasi, ilmu manajemen, tata kelola organisasi, maupun kebijakan publik yang mensyaratkan latihan militer sebagai prasyarat menjadi manajer koperasi.
Kompetensi manajerial dibangun melalui kepemimpinan, akuntabilitas, literasi keuangan, penguatan organisasi, pemberdayaan masyarakat, serta kemampuan mengembangkan usaha. Menurut Kahar, tidak satu pun membutuhkan doktrin kemiliteran.
“Karena itu, persoalan utama bukanlah apakah prosedur latihan telah dijalankan dengan benar. Persoalannya adalah program ini sejak awal tidak pernah memiliki legitimasi akademik, administratif, maupun konstitusional. Akibatnya kini nyata: lima warga sipil kehilangan nyawa,” tegasnya.
PBHI menolak narasi pemerintah yang berusaha mereduksi tragedi ini menjadi persoalan kondisi kesehatan masing-masing peserta. Pernyataan Kementerian Pertahanan bahwa seluruh latihan telah dilaksanakan sesuai standar justru melahirkan pertanyaan yang jauh lebih serius.
PBHI menilai tragedi ini tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan semakin meluasnya militerisasi ruang sipil di Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, kata Kahar, pemerintah secara sistematis memperbesar peran militer di luar fungsi pertahanan negara, mulai dari perluasan struktur komando teritorial, pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan, hingga pelibatan TNI dalam berbagai urusan administrasi pemerintahan dan pembangunan sipil.
Program Latsarmil bagi calon Manajer KDMP merupakan manifestasi paling nyata dari cara pandang tersebut. Persoalan sipil diselesaikan dengan pendekatan militer.
“Padahal Reformasi 1998 secara tegas mengamanatkan pemisahan fungsi sipil dan militer melalui penguatan supremasi sipil serta penghapusan praktik dwifungsi ABRI. Yang terjadi hari ini justru bergerak ke arah sebaliknya,” tegas Kahar./*
















